2.2.1 KELOMPOK PEJUANG ( 1945 ), ( H )
Ø KRONOLOGIS PERISTIWA
a) Tanggal 7 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk PPKI sebagai ganti BPUPKI yang beranggotakan 21 orang dengan Ir Soekarno sebagai ketua dan Drs Moh Hatta sebagai wakil serta Mr Ahmad Soebarjo sebagai penasihat.
b) Setelah PPKI diresmikan Ir Soekarno, Moh Hatta dan Dr Radjiman Widyodiningrat menerima panggilan Marsekal Teraruci (Panglima Tentara Kawasan Asia Tenggara) agar datang kemarkas besar di Dalath (Vietnam Selatan)
c) Dalam pertemuan di Dalath Marsekal Teraruci mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia sudah dapat diumumkan apabila persiapannya sudah selesai.
d) Tanggal 14 Agustus Sutan Sahrir menyampaikan berita kekalahan Jepang dia menyarankan agar Ir soekarno segera menyatakan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia tapi ditolak.
e) Soekarno-Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia datangnya dari Jepang atau perjuangan bangsa kita sendiri, dan mereka beranggapan bahwa hal terpenting bagaimana kita menghadapi Sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda.
f) Sutan Sahrir dan para pemuda tidak menerima pendapat Soekarno-Hatta dan merka berpendirian bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang tidak berhak menentukan nasib dan kemerdekaan bangsa kita.
g) Tanggal 15 Agustus para pemuda mengadakan rapat di jalan cikini no 71 rapat memutuskan bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan tanpa ada campur tangan bangsa asing, sehingga Soekarno-Hatta diungsikan dengan alasan untuk menjaga keamanan mereka bila terjadi bentrokan antara Jepang dengan rakyat tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menekan kedua pemimpin itu agar segera memproklamasikan kemerdekaan.
h) Tanggal 16 Agustus pukul 04.30 WIB Ir Soekarno dan Moh Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke markas tentara Peta di Rengasdengklok, hal ini menimbulkan kepanikan dikalangan para pemimpin pergerakan di Jakarta.
i) Ahmad Soebarjo membawa mereka kembali ke Jakarta dengan jaminan kepada komandan tentara Peta di Rengasdengklok, bahwa kemerdekaan akan segera di proklamasikan keesokan harinya.
Ø CARA PENYELESAIAN
Berjanjinya golongan tua pada golongan muda bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan.
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Perjanjian antara golongan tua, (Ir Soekarno, Moh Hatta, Ahmad Soebarjo) dengan golongan muda, (Sutan Sahrir, Wikana, Darwis).
Ø SUMBER
Sejarah nasional dan umum 2 SMU.
2.2.2 PERISTIWA 10 NOVEMBER ( 1945 ), ( A )
Ø KRONOLOGIS PERISTIWA
a) Tanggal 25 Oktober 1945 Brigade 29 divisi India ke-23 dibawah pimpinan Brigadir Malabi mendarat di Surabaya tapi tidak mendapat sambutan karena pemuda Surabaya merasa pihak sekutu telah menyelewengkan kepercayaan dan menyuruh pemuda Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang tapi ditolak.
b) Diadakan perundingan antara pihak daerah, pemuda Surabaya dan AFNEI dengan Soekarno Hatta dan Amir Syaripudin sebagai penengah.
c) Pecahlah insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas.
d) Tanggal 9 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pemilik senjata menyerahkan senjatanya pada Sekutu sampai dengan 10 November jam 06.00 WIB.
e) Tangal 10 November pecahlah perang di Surabaya yang menelan korban hampir 15.000 orang dibawah komando Sungkono.
f) Dan peristiwa tersebut sampai sekarang masih diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Ø CARA PENYELESAIAN
Yaitu diadakan perundingan
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Yaitu perang terbuka antara Sekutu dengan Surabaya
Ø SUMBER
LKS sejarah untuk SMU kelas III, penerbit PT Grafindo Media Pratama
2.2.3 PEMBERONTAKAN PKI MUSO / MADIUN, ( 1948 ) ( A )
Ø KRONOLOGIS KEJADIAN
Pemberontakan PKI Madiun dilatari dengan berdirinya Front Demokrasi Rakyat ( FDR ) terdiri atas Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, PKI dan Sobsi yang dibentuk oleh Amir Syarifudin setelah kabinetnya jatuh tanggal 23 Jannuari 1948. FDR mengambil sikap oposisi terhadap kabinet Hatta yang menggantikannya.
Rencana pemberontakan dimulai di kota Solo dengan mengadakan hasutan, teror, demonstrasi danadu domba. Pimpinan PKI Muso yang telah puluhan tahun berdiam di Uni Soviet melancarkan Provokasi menjatuhkan pemerintah, sehingga ketika perhatian pemerintah ditujukan untuk meredakan kekacauan di Solo FDR / PKI melakukan pemberontakan dengan merebut kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya Sovyet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948.
Upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan tersebut adalh mengangkat kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur militer daerah Surakarta dan sekitarnya serta kolonel Sungkono sebagai Gubernur militer daerah Jawa Timur. Tindakan lain dari pemerintah adalah Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan pemerintah untuk masa tiga bulan dan menyerukan kepada masyarakat dan TNI agar tegas menentukan pilihan antara Soekarno / Hatta atau memilih Muso.
Akhirnya pemberontakan dapat dipadamkan setelah kolonel Gatot Subroto selaku panglima divisi II Jawa Tengah bagian timur dan kolonel Sungkono Panglima divisi I Jawa Timur dan dibantu oleh Brigade Cadangan Umum divisi Siliwangi, Brigade Surachman dari Jawa Timur yang berhasil mengepung Madiun pada tanggal 30 September 1948. Batalyon Siliwangi pimpinan Mayor Achmad Wiranatakusumah berhasil memasuki kota Madiun dan menghancurkan pusat pemberontakan. Pimpinan pemberontakan ada yang mati tertembak dalam penumpasan sebagian sempat diadili dan dihukum mati.
Akibat dari pemberontakan ini adalah banyak jatuh korban dari kedua belah pihak termasuk masyarakat luas, kekuatan pertahanan dalam menghadapi Belanda mejadi lemah sehingga dimangfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan agresinya. Namun segi positifnya adalah keberhasilan menumpas PKI menimbulkan simpati dari dunia Internasional, khususnya Amerika Serikat sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi.
Ø CARA PENYELESAIAN
Yaitu dengan cara penumpasan PKI sampai ke akar-akarnya sehingga tidak terulang kembali
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Mengepung kota Madiun dengan tentara dan menyerang secepat mungkin.
Ø SUMBER
LKS Sejarah SLTP Kelas 3 Semester 1, penerbit PT Rosada.
2.2.4 AKSI BELANDA ( 1946-1948 ), ( A )
Ø KRONOLOGIS PERISTIWA
§ Perundingan dan persetujuan Linggar Jati
Pada tanggal 10-15 November 1946 di Linggar Jati dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda. yang menghasilkan keputusan :
a) Belanda mengakui kedaulatan De Facto RI diseluruh Jawa, Madura dan Sumatra.
b) Pemerintah akan membentuk Negara Federasi dengan nama Negara Indonesia Serikat
c) Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk suatu Uni yang akan dipakai oleh Raja Belanda.
d) Kedua belah pihak akan mengurangi kekuatan angkatan perang masing-masing.
§ Agresi militer Belanda 1
a) Pada tanggal 27 Mei pemerintah Belanda mengajukan nota ultimatum dimana Belnada manuntut agar segera dibentuk pemerintahan sementara bersama dan pembentukan gendarneasi tetapi RI menolak.
b) Tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan serbuan militer ke berbagai wilayah RI serangan itu dikenal sebagai Agresi Militer Belanda Pertama.
c) Belanda berhasil mengviasai kota-kota, sementar itu prajurit TNI membentuk kantong-kantong perlawana di daerah pedalaman sambil melancarkan serangan gerilya.
d) Sasaran utama Belanda ialah menguasai daerah-daerah penghasil devisa, seperti Jabar, Sumtim, Sumsel dan Jatim.akibatnya wilayah RJ menjadi sempit dan pada umumnya adalh daerah minus.
e) Tanggal 31 Juli 1947 Presiden Soekarno dan Panglima Tentara Belanda di Indonesia Jendral Spoor, mengeluarkan perintah tembak-menembak.
§ Persetujuan Renvile ( 8 Desember 1947)
a. Dalam persetujuan ini RI terpaksa mengakui pendudukan Belanda di daerah-daerah yang mereka rebut.
b. Selama agresi militer ke-1 RI haras menarik pasukannya dari kantong-kantong perlawanan yang mereka bangun di daerah pendudukan Belanda.
c. Hal ini mendatangkan kerugian dan kesulitan yang serius di bidang ekonomi dan pertahanan.
§ Agresi militer Belanda ke-2 ( 8 Desember 1948 )
a) Pasukan Belanda menyerbu Jogjakarta, Ibu Kota RI dan daerah-daerah lainnya.
b) Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno, Wappres Moh Hatta dan pemimpin lainnya yang kemudian diasingkan keluar Jawa sementara pamimpin pemerintahan telah ditempatkan pada Mr Syaripudin Prawiranegara.
c) Mr Syarifudin membentuk pemerintahan darurat RI dan komisarif-komisarif daerah.
d) Pasukan hijrah harus segera kembali ke daerah masing-masing sedangkan pasukan setempat segera malaksanakan system Whernkreise.
e) Sebagai pemimpin gerilya di Jawa, oleh Kolonel A.H Nasution, di Sumatra oleh Kolonel Hidayat dan di Jatim oleh Panglima Sudirman.
f) Setelah agresi ini Belanda mengalami tekanan politik dan militer dari beberapa Negara.
g) Dari segi militer taktik Gerilya dan system Whernkreise berhasil mengacaukan strategi dan taktik Belanda.
Ø CARA PENYELESAIAN
Yaitu dengan gencatan senjata.
Ø PRINSIF YANG DIGUNAKAN
Perang gerilya atau sembunyi-sembunyi
Ø SUMBER
LKS sejarah SMU penerbit PT Grafmdo Pratama
2.2.5 RIS ( 1949 ), ( H dan G )
Ø KRONOLOGIS PERISTIWA
a) Pada tanggal 32 Agustus - 2 November 1949 dilaksanakan KMB di Denhag Belanda dengan hasil:
1. Di bentuk Negara RIS
2. Belanda akan mengakui kedaulatan RIS pada akhir bulan Desember 1949
3. Di bentuknya Uni-Indonesia Belanda dibawah pimpinan Ratu Belanda.
b) Pada tanggal 14 Desember 1949 keputusan KMB itu disahkan oleh KNIP dan ditanda tangani oleh wakil dari RI dan wakil dari Negara-negara bagian.
c) Pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang panitia pemilihan nasional sebagai persiapan berdirinya RIS dimana Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Moh Hatta sebagai Wappres.
d) Pada tanggal 17 Desember 1949 Ir Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS di keraton Jogjakarta. Dan tanggal 20 Desember Moh Hattta dilantik sebagai Perdana Mentri RIS dan Wapres RIS.
e) Pada tanggal 27 Desembver 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan pada RIS dengan wilayah meliputi:
1. Negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur Negara Pasundan, Negara Jatim, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumtim, dan Republik Indonesia.
2. Satuan-satuan kenegaraan, yang meliputi Jateng, Banda, Banjarmasin, Riau, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Daerah Istimewa.
3. Daerah Swapraja yaitu Kota Waringin Sabang dan Padang.
f) Sejak berdirinya RIS Indonesia terbagi kedalam 2 golongan, Unitarisme (menolak RIS) dan Federalisme (mendukung RIS). Untuk mengatasi gejolak tersebut pemeritah RIS mengeluarkan UU darurat no 11 /1950 berdasarkan UU tersebut banyak Negara RIS menggabungkan diri dengan negara RI di Jogja.
g) Pembagian kekuasaan menurut konstitusi RIS adalah :
1. Kekuasaan Pembentukan Perundang-undangan (Legislatif) dilakukan oleh Pemerintah (Presiden dan Dewan Mentri) bersama dengan DPR dan Senat.
2. Kekuasaan melaksanakan Perundang-undangan (Eksekutif) oleh Presiden dan Dewan Menteri.
3. Badan Yudikatif oleh Mahkamah Agung.
Ø CARA PENYELESAIAN
Presiden Soekarno menyetujui Negara Federal tersebut tetapi itu hanya merupakan taktik supaya Indonesia dapat kembali seperti semula.
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Perdamaian
Ø SUMBER
Sejarah nasional dan umum 2 SMU, Depdikbud.
2.2.6 UUDS ( 1950 ), ( H )
Ø KRONOLOGIS PERISTIWA
a) Pada dasarnya UUDS merupakan salah satu hasil dari pada permusyawaratan antara pemerintah RIS dengan pemerintah RI, pada tanggal 19 Mei 1950 yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Negara kesatuan yang akan diatur dalam UUD. Undang-Undang tersebut terdiri dari UUD 1945 ditambah "bagian yang baik" dari konstitusi RIS.
b) Bentuk Negara dan pemerintahan adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik Bentuk pemerintahan republik ini dipertegas dalam pasal 45 UUDS 1950 yaitu kepala Negara dipilih oleh rakyat bukan berdasarkan keturunan.
c) Pembagian kekuasaan yakni, eksekutif dipegang oleh Perdana Mentri dibantu oleh Menteri. Legislatif oleh Pemerintah bersama DPR. Yudikatif oleh MA.
d) Sistem pemeritahan yaitu system Kabinet Parlementer dan Demokrasi Liberal.
e) Tanggal 29 September 1955 diselenggarakan Pemilu Pertama untuk memilih anggota DPR.
f) Konstituante hasil pemilu mulai bersidang tanggal 10 November 1956 di Bandung untuk membuat UUD tapi gagal. Karena kegagalan tersebut dan situasi kenegaraan yang semakin tidak menentu (karena sistim pemerintahan tidak sesuai), menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Konsepsi agar kembali ke UUD 1945.
g) Pada dasarnya UUDS 1950 telah berakhir pada saat dikeluarkannya konsepsi Presiden Soekarno tetapi karena anjuran Presiden tersebut tidak mendapat persetujuan DPR dan Konstituante maka tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit
h) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi :
1. UUDS 1950 tidak berlaku dan kembali ke UUD 1945.
2. Membubarkan Konstituante.
3. Membentuk DPAS dan MPRS. Maka UUD 1945 berlaku lagi sejak saat itu.
Ø CARA PENYELESAIAN
Kembali ke UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara melalui "Dekrit Presiden 5 Juli 1959".
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Perdamaian antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi Negara.
Ø SUMBER
LKS tatanegara SMA, penerbit Kharisma.
2.2.7 GERAKAN DI / TII ( 1951-1956 ), ( A )
Ø KRONOLOGIS PERISTIWA
1. Gerakan DI / TII di Jawa Barat
a) Gerakan DI / TII di Jabar dipimpin oleh S. M Kartosuwiryo yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia.
b) Bentrokan pertama antara TNI dengan DI / DI / TII terjadi tanggal 25 Januari 1949 di daerah Garut.
c) TNI divisi Siliwangi oleh pihak DI / DI / TII dianggap sebagai tentara liar yang memasuki wilayah De Facto NIL
d) Cita-cita S.M Kartosuwiryo direalisasikan tanggal 7 agustus 1949 dengan diproklamirkan NIL
e) Oprasi penumpasan DI / TII yaitu dengan melakukan oprasi militer yang mengikut sertakan rakyat dikenal dengan oprasi Pagar Betis.yang berlangsung sekitar 10 tahun.
f) Satuan TNI Siliwangi mengepung tempat-tempat kedudukan DI / TII sehingga dapat dikuasai dan dilumpuhkan tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
2. Gerakan DI / TII di Jawa Tengah
a) Gerakan DI / TII di Jateng dipimpin oleh Amir Patah yang berpangkat Mayor Jendral dalam DI / TII, meliputi daerah Berebes, Pekalongan dan Tegal.
b) Semakin kuatnya pasukan DI / TII Amir Patah disebabkan adanya kalangan militer resmi yang bergabung dengan kaum pemberontak.
c) Dalam mengatasi DI / TII ini dibentuklah komando oprasi diberi mana Gerakan Banteng Negara dipimpin oleh Kolonel Sarbini, Letkol M.Bahrum dan Letkol Ahmad Yani
d) Panglima oprasi membentuk pasukan khusus Banteng Raider dan DI / TI dapat ditumpas.
3. Gerakan DI / TII di Kalimantan Selatan
a) Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia membelot karena terpengaruh oleh suasana politik saat itu.
b) Pada tanggal 10 Oktober 1950 Dia memproklamasikan berdirinya DI / TII yang merupakan bagian dari Nil
c) Kesatuan komando dinamakan kesatuan rakyat tertindas melakukan pengacauan dan teror di Banjarmasin.
d) Upaya untuk mengatasinya yaitu jalan damai dan oprasi militer, Ibnu Hajar kembali kekesatuan TNI
4. Gerakan DI / TII di Sulawesi Selatan
a) Dipimpin oleh Letkol Kahar Mujakar, ia bercita-cita untuk menjadi pemimpin APRIS di Sulsel
b) Dalam memenuhi hasratnya ia mengirim surat pada pemerintah yang intinya bahwa semua anggota KGSS agar dimasukan ke dalam Iingkungan APRIS dan pemerintah mengeluarkan kebijakan memasukan semua anggota KGSS ke dalam Korp Cadangan Militer
c) Tanggal 17, tahun 1952 Kahar melarikan diri dan membawa peralatan militer.
5. Gerakan DI / TII di Aceh
a) Dipimpin oleh Daud Bereh, diubahnya status Dia menjadi Keresidenan dari propinsi Sumut mengakibatkan Daud Bereh yang tadinya Gubernur Militer jadi turun sehingga ia menolak keputusan tersebut tapi ditolak.
b) Tanggal 20 September 1955 Daud Bereh memproklamirkan Nil di Aceh, ia menguasai kota-kota penting di Aceh dan mendapat simpati dari tokoh rakyat.
c) Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, Kolonel M Yasin memprakarsai musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang mempertemukan Daud Bereh, rakyat Aceh dan Pemerintah.
6. Gerakan DI / TII di Kebumen
Dipimpin oleh Kyai Sumolangu. Penumpasan dilakukan melalui operasi " Guntur " dan berhasil mencerai beraikan anggotanya.
Ø CARA PENYELESAIN
Yaitu diadakan musyawarah / jalan damai antara pemerintah dengan pemimpin DI / TII, dan ada juga yang melalui kekerasan atau perang.
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Perang terbuka dan perdamaian.
Ø SUMBER
LKS sejarah SMU penerbit PT Grafindo Media Pratama.
2.2.8 DEMOKRASI TERPIMPIN ( 1951-1965 ), ( H )
Ø KRONOLOGIS PERISTIWA
1. DPR hasil pemilu tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan UUD 1945 dan menyetujui perubahan yang dilakukan pemerintah.
2. Ketika DPR menolak RAPBN 1960 presiden Soekarno mengambil tindakan diluar konstitusi, yaitu membubarkan DPR melalui penetapan Presiden No III /1960 tanggal 5 Maret 1960.
3. DPR hasil pemilu itu kemuduian digantikan oleh DPR Gotong Royong dengan anggotanya ditunjuk oleh Presiden.
4. Presiden membentuk kabinet baru yaitu Kabinet Karya.
5. Kehidupan politik diubah sesuai dengan norma-norma Demokrasi Terpimpin.
6. Hingga pertengahan 1960, telah berhasil disusun lembaga-lembaga Negara berdasarkan UUD 1945, maupun yang tidak antara lain MPR (S), DPA, DPR-GR dan Front Nasional.
7. Tahun 1964 TNI dan Polri disatukan menjadi ABRI dan mulai melakukan peran sosil politiknya seperti selama perang kemerdekaan.
8. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno tidak hanya menciptakan perimbangan kekuatan antara angkatan yang satu dan yang lainnya, melainkan juga antara ABRI dengan Partai Politik.
Ø CARA PENYELESAIAN
Rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keikutsertaannya, namun apabila permasalahan tidak dapat terselesaikan maka keputusan akan diserahkan sepenuhnya pada otoritas pemimpin
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Pemusatan kekuasaan di tangan satu orang.
Ø SUMBER
LKS sejarah nasional dan umum 2 penerbit Pabelan
2.2.9 TRIKORA ( 1951 – 1965 ), ( G )
Ø KRONOLOGIS PERISTIWA
Pada tanggal 19 Desember 1961 presiden mencanangkan gerakan pembebasan Irian Barat dengan mengucapkan TRIKORA yang berisi :
1. Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan Belanda Kolonial
2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplan untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Ø Proses Lahirnya TRIKORA :
Lahirya trikora adalah melalui proses Dewan Pertahanan Nasional tanggal 11 Desember 1961 dilanjutkan dengan sidangnya tanggal 14 Desember 1961 yang merumuskan TRIKORA.
Langkah-langkah pelaksanaan TRIKORA :
Pada tanggal 2 Januari 1962 telah dibentuk komando operasi dengan nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah propinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan negara RI.
2. Mengembangkan situasi militer wilayah propinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi.
Panglima Komando TRIKORA adalah Brigjen (kemudian dinaikan pangkatnya menjadi Mayjen) Soeharto, Wakil I : Panglima Kol. Laut Subono, Wakil II : Panglima Kol. Udara Leo Wattimena dan sebagai Kastaf Gabungan adalah Kol. Ahmad Tohir
Ø CARA PENYELESAIAN
Diadakannya perjanjian persetujuan pengembalian Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda dan hasil dari perjanjian tersebut rakyat menunjukkan bahwa mereka ingin tetap bersatu dengan RI.
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Kedaulatan suatu bangsa adalah tidak membiarkan wilayahnya dijajah oleh bangsa asing.
Ø SUMBER
LKS sejarah SMU penerbit PT Grafindo Media Pratama.
2.2.10 DWIKORA, ( 1951 – 1965 ) ( H )
Ø KRONOLOGIS KEJADIAN
Saat Indonesia berjuang mendapatkan Irian Barat, hubungan Indonesia dengan negara-negara barat semakin renggang karena dianggap pasif terhadap pejuangan Irian Barat, sebaliknya hubungan dengan negara-negara timur semakin dekat.
Indonesia mengondisikan adanya dua kubu kekuatan dunia tersebut yaitu Oldefo ( Old Established Forces / kubu negara-negara kapitalis ) dan Nefo ( New Emerging Force / kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif menentang imperialisme dan kolonialisme ).
Mulai saat itu Indonesia semakin konfrontatif terhadap negara barat, termasuk pada Malaysia yang dianggap proyek neo kolonialisme imperialisme. Dalam rangka mengganyang Malaysia, tanggal 3 Mei 1964 Presiden mengumumkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang isinya :
1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka malaysia.
Setelah itu di bentuk komando mandala siaga yang dipimpin oleh Marsekal Madya Oemar Dani, yang mengirimkan pasukan sukarelawan memasuki daerah Malaysia barat dan timur.
Ø CARA PENYELESAIAN
Perdamaian antar kedua belah pihak
Ø PRINSIP YANG DIGUNAKAN
Mengikut sertakan masyarakat sukarelawan untuk membantu rakyat Malaysia
Ø SUMBER
LKS sejarah SMU penerbit PT Grafindo Media Pratama.
